 |
| Demo didepan kantor DPRD kabupaten Probolinggo |
Probolinggo, Rakyatnusantara.net -
Adanya gerakan aksi demo mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberangus praktik korupsi utamanya yang menjerat bupati non aktif Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya Hasan Aminuddin (HA) yang juga melibatkan ASN yang berada di kabupaten Probolinggo.
Aksi demo yang dilaksanakan Kamis (30/9) di depan kantor DPRD kabupaten Probolinggo oleh komunitas yang mengatasnamakan Aliansi Santri Probolinggo ini menimbulkan polemik dikalangan pemerhati sosial di wilayah tersebut. Para tokoh bukan hanya membidik pelaku aksi yang disebut aliansi santri, namun perhatian masyarakat juga mengarah pada penulisan sosok selaku koordinator aksi yang ditulis Gus atau Lora (istilah sosok berpengaruh dalam pondok pesantren). Padahal nama yang tertulis selaku koordinator itu semuanya aktifis swadaya masyarakat.
Hal ini seperti disampaikan H Lutfi Hamid selaku ketua Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP). Menurutnya info tersebut terindikasi memunculkan polemik utamanya dikalangan santri sendiri. “Ini satu bentuk pembodohan pada masyarakat yang seolah mengambil isu atas OTT Bupati oleh KPK dan dijadikan kemasan beraroma politis, Kalaupun ada sebagian dari mereka merupakan alumni sebuah ponpes, tapi mereka tidak bisa serta merta mengatasnamakan santri dalam kegiatan teraebut,
Dan kami yakin secara gobal gerakan mereka tidak mewakili aspirasi para santri.”ujar H Lutfi.
menambahkan bahwa aksi ini merupakan preseden buruk terhadap eksistensi sebuah organisasi, mengingat untuk mencapai tujuan harus menggunakan segala cara yang cenderung mencerminkan ketidak profesionalan dari sebuah organisasi atau lembaga swadaya masyarakat ," tambahnya . (Mul).
Posting Komentar